Sat Res Narkoba Polres Kampar Ciduk Kakek Penjual Sabu

RiauCitizen.com, Hukum - Jajaran SatRes Narkoba Polres Kampar yang tergabung dalam Satgas III berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika terhadap tersangka HS alias T (51) warga Sialang Desa Salo Kecamatan Salo, Jumat (3/7/15). 

Penangkapan HS tersangka penyalahgunaan narkotika ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Menindaklanjuti informasi tersebut jajaran Sat Res Narkoba Polres Kampar yang tergabung dalam Satgas III untuk penanggulangan kejahatan narkotika kemudian melakukan penyelidikan ke rumah tersangka. 

Setelah dipastikan keberadaan tersangka kemudian dilakukan penggerebekan dan disaksikan oleh ketua RT setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan. 

Petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa 2 paket sedang shabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah buku catatan bon penjualan shabu dan beberapa peralatan penggunaan shabu serta barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kasus ini. 

Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono melalui Kasat Res Narkoba AKP Tapip Usman didampingi Paur Humas Polres Kampar Ipda Deny Yusra kepada riauterkinicom Sabtu (4/7/15) membenarkan kejadian ini. 

"Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Kampar untuk menjalani proses hukum selanjutnya," tuturnya.(dic/rtc)

Acuan Cuti Bersama, Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Libur Lebaran

RiauCitizen.com, Politik - Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan surat edaran tentang hari libur dan cuti bersama bertepatan pada perayaan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Surat edaran itu secara langsung dikelurkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Dumai. 

"Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Dumai diminta mematuhi Surat Edaran (SE) Nomor 800/BKD-PK/SE/523 tersebut. Hari libur jatuh pada tanggal 17 dan 18 Juli 2015. Sedangkan cuti bersama jatuh pada tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015," ujarnya Kepala BKD Dumai Sepranef Syamsir, kemarin. 

Dikatakan Sepranef, dengan dikeluarkannya SE tersebut maka ASN Pemerintah Kota Dumai yang akan mudik jangan lupa memperhatikan hari libur dan cuti bersama yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Repbulik Indonesia. 

"Ini acuannya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama Nomor 5 tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/SKB/Men/V/2014 dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SKB/MENPAN/V2014," tambahnya. 

Sedangkan tentang libur dan cuti bersama ini, katanya, sudah diedarkan kepada seluruh Satker di lingkungan Pemko Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pimpinan SKPD diminta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkunganya. 

"Jangan sampai ASN dan honorer menambah hari libur. Untuk Satuan Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, Dinas Perhubungan dan lainnya, pimpinan SKPD agar mengatur pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama," pungkasnya.(dow/rtc)

Bakar Lahan di TNTN, Tiga Pelaku Ditangkap Polres Pelalawan

RiauCitizen.com, Lingkungan - Tiga warga yang diduga menjadi pembakar lahan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditangkap aparat Polres Pelalawan. Mereka tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran di kawasan konservasi tersebut.

“Ada tiga pelaku pembakaran lahan di TNTN yang ditangkap jajaran Polres Pelalawan kemarin,” tutur Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (4/7/15). 

Dijelaskan Guntur, pembakaran lahan dilakukan para pelaku di Dusun Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui untuk membuka perkebunan kelapa sawit. 

Ketiga tersangka adalah, inisial TS (60), PS (25) dan HS (34). Mereka semuanya warga di sekitar kawasan TNTN. 

Selain menangkap tiga tersangka, lanjut Guntur, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti pembakaran lahan, seperti sepeda motor dan korek api.(dow/rtc)

OTK Rampok Gaji Anggota Poktan Inhu, Rp 65 Juta Lesap

RiauCitizen.com, Budaya - Sebanyak Rp65 juta gaji anggota Kelompok Tani (Poktan) Koperasi Unit Desa (KUD) Talang Sukajadi, Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Kelayang Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu (4/7/15) siang dirampok.

Informasi yang diperoleh wartawan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau, peristiwa perampokan itu terjadi di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega, Kecamatan Siberida, Inhu.

Peristiwa itu berawal ketika korban, Juda Sanjaya Kataren mengambil gaji Poktan. Sewaktu mau pulang ke Belilas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tiba tiba dari arah belakang datang 2 pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam langsung memepet korban.

Lalu satu dari pelaku menodong korban senjata berbentuk senjata api (senpi). Pelaku meminta uang yamg korban bawa dengan ransel. Setelah merampas ransel yang berisi uang gaji sebesar Rp65 juta tersebut, kedua perampok yang diduga komplotan Pentol Cs ini langsung melarikan diri. Peristiwa tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat tiga jam kemudian.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo yang dikonfirmasikan riauterkinicom, membenarkan adanya peristiwa perampokan tersebut. Dikatakan, kini Polres Inhu tengah mengejar para pelaku dan di seluruh jajaran Polsek diminta untuk melakukan razia.

"Kasus itu kini dalam penyelidikan pihak Polres Inhu. Pengejaran terhadap para pelaku kini masih berlangsung," kata Guntur.(dow/rtc)

LBH Pers Kecam Arogansi Pengelola Bandara SSK II Pekanbaru

RiauCitizen.com, Hukum - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Pekanbaru, Suryadi, SH mengecam keras tindakan arogansi pengelola Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II yang telah mengusir Irwan wartawan Riau Televisi (RTv).

Insiden itu terjadi saat Irwan hendak meliput titik panas (hotspot) ke BMKG Pekanbaru yang berada di area Bandara SSK II, Sabtu (3/7/15) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat melalui Pos Satpam Bandara dirinya dihalang-halangi untuk masuk bahkan sampai dilarang dan diusir.

"Ini sikap tak terpuji, dan arogansi nyata pihak pengelola Bandara SSK II, karena telah menghalagi kebebasan pers," tegas Suryadi kepada wartawan melalui pesan BlackBerry Messeger (BBM), Ahad (4/7/15).

Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru menambahkan, dalam menjalankan tugasnya jurnalis dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Karena sesungguhnya yang dilakukan jurnalis dalam bekerja itu adalah penyambung informasi yang harus diketahui publik.

"Ini pelanggaran hukum serius, karena jurnalis dalam bekerja mereka dilindungi Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers," tukas Suryadi.

Selanjutnya, agar insiden ini tidak dianggap remeh, Suryadi menyarankan langkah langkah hukum. Pasalnya, untuk menguji UU Pers ini bekerja atau tidak dalam melindungi jurnalis, pilihanya adalah melakukan langkah hukum.

Dia juga menyarankan, untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pers di Pekanbaru, korban melaporkan juga insiden tersebut ke wadah organisasi pers. Bisa ke AJI atau PJI, IJTI, PWI, dan SOWAT. "Tujuannya agar kalangan jurnalis di Pekanbaru solid," ungkap Suryadi.

Sementara untuk melakukan langkah langkah hukum, LBH Pers, kata Suryadi, siap melakukan pendampingan.

"Kita ada beberapa pengacara yang siap mendampingi kawan kawan jurnalis yang menghadapi rintangan saat melakukan kerja kerja jurnalistik," tegas Suryadi memberikan jaminan pendampingan.(dic/rtc)

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kuansing di Buka Bupati Sukarmis

RiauCitizen.com, Ekonomi - Bupati H Sukarmis membuka sosialisasi kebijakan pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan.

Sosialisasi yang ditaja oleh Kementrian Keuangan RI bekerjasama dengan Pemkab Kuansing ini dihadiri seluruh kepala desa dan seluruh camat se-Kuansing, yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Abdoerrauf Telukkuantan, Jumat (3/7/15) kemarin.

Selain dihadiri Bupati Sukarmis, hadir Menteri Keuangan RI diwakil Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dan Anggota DPR RI, Idris Laena dan sejumlah perwakilan dari Kemendagri dan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

Kemudian, hadir pula Sekda H Muharman dan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kuansing serta para kepala desa se-Kuansing.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sukarmis mengapresiasi kehadiran dari Dirjen Kementrian Kuaangan, Kemendagri dan Kementrian Desa RI di Kuansing bersama anggota DPR RI asal pemilihan Riau. "Ini yang kita idam-idamkan selama ini," katanya.

Bupati kembali mengingatkan agar para kepala desa serius dan mencatat setiap penyampaian soal kebijakan dana desa ini. Hal ini berguna agar masing-masing kepala desa itu tidak asal kelolah, karena dana ini harus dapat dipertangungjawabkan.

"Kami sudah pernah berikan ADD sekitar Rp60 juta. Denggan dana ini banyak kades dapat permasalahan dalam melaksanakan. Kini, datang lagi dana desa dari APBN. Tolong perhatikan ini agar dana ini tidak salah kelolah," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dalam sambutannya menegaskan, bahwa pemerintah pusat fokus membangun Indonesia pinggir yang dimulai dari desa. 'Dari 9 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk desa, tahun ini menjadi Rp20 triliun," katanya.

Menurutnya, pengalokasian dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya perlu dengan kualitas yang baik dan akuntabilitas. "Dan dituntut adanya perangkat desa yang baik," tegasnya. (dic/rtc)

Mendagri Segera Pecat Direktur IPDN dan Praja Terlibat Tindakan Asusila

RiauCitizen.com, Hukum - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat atau memindahkan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rizka Utama ke IPDN lainnya. Dia menilai, kepemimpinan Rizka gagal.

Demikian dikatakan Mendagri di Gedung Daerah, saat menggelar rapat kerja bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesiapan Pilkada serentak. 

Tidak dirincikan apa persoalan kekecewaan hingga Mendagri terang-terangan mengaku akan memecat atau memindahkan Direktur IPDN tersebut. Namun menteri sempat menyatakan kekecewaannya atas prilaku oknum praja IPDN atas adanya tindakan asusila yang menimpa oknum praja di sana. 

"Saya mau pecat saya pindahkan, itu kewenangan saya. Kalau memang ada pelanggaran, kami tegas ya harus berenti. Diakan nantinya calon PNS," ungkap Mendagri. Selain itu, Mendagri juga menyentil soal ketidaknyamanan para IPDN yang belajar di sana termasuk para dosen, karena jauhnya jarak lokasi dari ibukota Pekanbaru serta sulitnya mendapatkan tempat rekreasi. 

"Bayangkan, kan banyak dosen terbang dari Jakarta. Begitu sampai ke Pekanbaru harus menempuh jarak jauh, sampai ke sana sudah loyo," ungkap Mendagri.(dic/rtc)

Lakukan Verifikasi, Panwaslu Dumai belum Temukan Adanya Permasalahan Calon Independen

RiauCitizen.com, Politik - Proses verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai sampai saat ini belum menemukan dukungan masyarakat yang bermasalah terhadap pasangan jalur independen. 

Ketua Panwaslu Kota Dumai Yossi Rinaldi, kepada sejumlah awak media mengatakan karena tidak ada laporan resmi, jadi di anggap belum ada temuan dukungan yang bermasalah dalam verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan perorangan. 

"Belum ada temuan, meski di tengah masyarakat mulai berkembang tanggapan dan bantahan penolakan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan Dumai yaitu Amris dan Sakti. Kita akan mersepon apabila dilaporkan secara resmi," ujarnya, Jumat (3/7/15). 

Dijelaskan Yossi, reaksi yang mengemuka di masyarakat tersebut dianggap bukan temuan karena secara resmi belum ada laporan masuk ke pihak Panwas. "Proses verifikasi faktual dukungan masih berjalan dan sejauh ini kami belum ada temuan," ungkapnya. 

Dilanjutkan Yossi, Panwaslu Kota Dumai siap mengawal dan mengawasi proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dumai. Panwas Kecamatan sebanyak 21 orang, resmi memulai pengawasan verifikasi faktual dukungan sejak Rabu 1 Juli lalu usai dilantik 30 Juni 2015 kemarin. 

Sejumlah warga RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur kaget saat didatangi petugas verifikasi karena merasa tidak pernah mendukung pasangan calon independen Amris-Sakti dan keberatan ketika mengetahui KTP dan tanda tangan ada dalam berkas dukungan. 

Ketua RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Maswardi menyebutkan, warga di kawasan itu awalnya mengumpulkan KTP karena diberi harapan menerima hadiah menarik, bukan untuk mendukung calon walikota. 

"Banyak warga kami yang tidak bersedia memberi dukungan kepada pasangan calon independen tersebut karena mereka sama sekali tidak diberitahu soal mendukung dalam pilkada nanti," jelasnya.(dow/rtc)

H - 9 Idul Fitri, Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Bebas Kemacetan Panjang

RiauCitizen.com, Budaya - Kabar gembira tampak menaungi ratusan bahkan ribuan pengguna kendaraan bermotor yang melintasi Jalan lintas Duri-Pekanbaru. H-9 jelang Idul Fitri, dua titik kemacetan panjang di Kilometer 99 Sam-sam dan Kilometer 112 Semunai di Kecamatan Pinggir, Bengkalis bakal dapat dilintasi pada dua jalurnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan lalu lintas Polres Bengkalis AKP Alex Sandi Siregar melalui Koordinator Traffigh Accident Centre (TAC) Balai Raja, Bripka Eki Risman melalui sambungan telepon genggamnya, Jum'at (3/7/15)

"Menurut laporan pengawas lapangan pengerjaan proyek rigid beton di dua titik itu, paling lambat H-9 Idul Fitri, dua jalur di jalan lintas Pekanbaru - Duri itu sudah dapat dilalui," terangnya.

Dikatakan Eki, jika dua jalur rigid beton itu sudah dapat dilalui, dipastikan kemacetan panjang tidak akan ada lagi hingga arus lalu lintas dipastikan lancar." Yang pastinya, hanya tinggal pengendara saja yang harus berhati-hati melintas," pesannya.(dic/rtc)

Mudahkan Jurnalis, KPU Rohul Sediakan Media Center Pilkada

RiauCitizen.com, Politik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sediakan Media Center di kantornya di Pasirpangaraian. Fasilitas ini untuk memudahkan media mendapatkan informasi seputar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.

"Ini baru penyempurnaan. Akan disediakan kelengkapan di Media Center nanti," kata Sri Wahyudi, Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Rohul, Jumat (3/7/15).

Menurut Yudi, Media Center di KPU Rohul terbuka untuk umum. Disini, KPU akan sediakan semua informasi yang diperlukan awak media dan kalangan umum, termasuk peta wilayah, dan titik-titik tempat pemungutan suara atau TPS.

Fahrizal menjelaskan usai Lebaran nanti, sarana pendukung di Media Center baru akan dilengkapi, seperti komputer, printer, televisi, dan kebutuhan lainnya.

Ketua KPU Rohul Fahrizal menambahkan, meski terbuka untuk umum, namun KPU hanya sediakan data yang bisa diketahui kalangan umum. Sebab, ada data yang tidak boleh diekspos oleh Komisioner. (dow/rtc)