Walikota Dumai Desak Pemprov Riau Beri Kejelasan RTRW

RiauCitizen.com, Ekonomi - Persoalan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dialami Kota Dumai cukup pelik hingga akhirnya dimanfaatkan Walikota Dumai Khairul Anwar untuk bercurhat kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rahman) saat melaksanan safari ramadhan di kota pelabuhan ini. 

Walikota Dumai Khairul Anwar, mengatakan akibat belum tuntasnya persoalan RTRW itu, puluhan triliun uang yang akan diinvestasikan di Kota Dumai terancam hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Riau bisa memberikan kejesalan persoalan RTRW yang tengah dihadapi Kota Dumai. 

"Ada 20 perusahaan dengan nilai investasi sekitar Rp.20 triliun yang gagal masuk akibat belum rampungnya RTRW. Perusahaan itu diantaranya pabrik gula, perusahaan CPO dan PT Patra Niaga. Kami harapkan Pemprov Riau bisa membantu persoalan ini," pinta Khairul Anwar, kepada Plt Gubri Andi Rahman, kemarin. 

Orang nomor satu di Kota Dumai ini mengaku percuma saja memanggil investor atau mempromosikan daerah ini jika status kedudukan RTRW saja belum jelas. Tentunya, menurut dia, investor tidak tertarik lagi untuk menanamkan sahamnya di Kota Dumai ini, jika persoalan RTRW tak kunjung disahkan. 

"Percuma saja kita mengajak investor masuk ke Dumai jika RTRW tak kunjung disahkan. Karena investor tidak akan berani berinvestasi jika belum ada kejelasan RTRW. Belum selesainya RTRW tentunya akan menghambat Visi Dumai 2015," ungkap Khairul Anwar, dalam keluahnya selama memimpin di Dumai. 

Padahal kata dia, Kota Dumai mengusu Visi yaitu terwujudnya Kota Dumai sebagai pusat pelayanan kepelabuhanan, perdagangan, tourism dan industri (pengantin) yang berbudaya melayu dan agamis menuju Dumai sejahtera, harmonis, aman dan tertib (sehat) di kawasan pantai timur sumatera tahun 2015.

"Untuk mensukseskan visi tersebut, khususnya menjadikan Dumai sebagai Kota Industri RTRW harus jelas, jika tidak akan sulit membawa masuk investor. Jika RTRW disahkan saya yakin Dumai akan menjadi Kota Metropolitan yang maju dari daerah lainnya di Provinsi Riau," terangnya. 

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubri Andi Rahman, bahwa persoalan RTRW bukan hanya terjadi di Kota Dumai tetapi seluruh daerah di Riau termasuk Pemprov Riau sendiri RTRW nya belum selesai, hingga saat ini masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. 

"Persoalan RTRW bukan hanya terjadi di Kota Dumai tetapi seluruh daerah di Riau termasuk Pemprov Riau sendiri RTRW nya belum selesai, hingga saat ini masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Kami harapkan kepada seluruh daerah untuk bersabar mengenai masalah ini," pinta Andi Rahman. 

Lanjutnya, untuk masalah ini yang pasti Pemerintah Provinsi masih terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan RTRW Riau dan Dumai khususnya bahkan proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai saat ini masih terhambat persoalan RTRW.(dow/rtc)

Mari Kenal Lebih Dekat Tradisi Pernikahan khas Minang

RiauCitizen.com, Lifestyle - Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan yang menarik untuk disimak. Terlebih jika kita bicara mengenai pesta pernikahan adat. Prosesi pernikahan mulai dari busana adat, dekorasi pernikahan, hingga tata cara tradisi yang penuh makna merupakan pengalaman berkesan yang tidak boleh dilewatkan.

Salah satu yang seringkali kita jumpai adalah tradisi adat pernikahan Minang. Seperti halnya dengan tradisi adat pernikahan lainnya di Indonesia, tradisi Minang memiliki prosesi pernikahan yang menarik. Berikut ini tata cara adat pernikahan Minang.

Maresek

Lamaran atau maresek merupakan tahap perkenalan antar calon mempelai. Sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Dalam prosesi ini biasanya pihak mempelai wanita terlebih dahulu yang datang ke pihak mempelai pria dengan membawa buah tangan seperti kue atau buah-buahan.

Maminang / Batimbang tando

Keluarga mempelai wanita kembali datang ke pihak mempelai pria untuk meminang. Setelah lamaran diterima, prosesi ini dilanjutkan dengan bertukar tanda sebagai seimbol pengikat. Keluarga mempelai wanita datang dengan membawa kue-kue dan buah buahan serta sirih pinang lengkap disusun dalam kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Lalu dilanjutkan dengan saling menukar benda-benda pusaka seperti keris, dan kain adat.

Mahanta Siriah

Prosesi ini adalah tahapan meminta izin dan memohon doa restu kepada orangtua dan kerabat deklat. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau. Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, ditambahkan dengan sirih lengkap.

Babako-babaki

Pada tahapan ini, pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (babako) menunjukkan kasih sayangnya dengan membantu memikul biaya pernikahan sesuai dengan kemampuan mereka, dan dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah. Mereka datang membawa perlengkapan seperti sirih lengkap, nasi kuning singgang ayam, seperangkat busana, perhiasan emas untuk mempelai wanita.

Malam bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah ke kuku mempelai wanita. Prosesi ini merupakan simbol kasih sayang para sesepuh keluarga mempelai wanita kepada calon pengantin.

Manjapuik marapulai

Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa.  Setelah selesai, pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman mempelai wanita.

Penyambutan di Rumah Anak Daro

Sambil diiringi dengan musik tradisional khas Minang, rombongan mempelai pria disambut dengan taburan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air, lalu berjalan menapaki kain putih menuju tempat akad nikah.(dic/kos)

Maroko Larang Turis Pakai Bikini Selama Ramadhan

RiauCitizen.com, Lifestyle - Sekelompok peselancar muda Maroko meluncurkan kampanye yang melarang wisatawan asing yang berwisata ke pantai untuk mengenakan bikini. Kampanye ini diluncurkan dengan pertimbangan untuk menghormati warga Muslim Maroko yang sedang menjalani ibadah puasa saat bulan suci Ramadan. 

Dalam kampenye ini, para peselancar ini menyebarkan poster yang bertuliskan "Hormati Ramadan, tidak ada bikini" di sekitar pantai-pantai yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Kelompok ini menggunggah foto poster tersebut, yang kemudian menyebar di media sosial, terutama Twitter.

Namun demikian, kampanye ini menuai sejumlah kritikan. Tidak semua warga setuju dengan kampanye ini. 

"Tampaknya sejumlah orang di Maroko tidak menghargai bahwa ada pemisahan antara kehidupan pribadi mereka dan kehidupan orang lain," kata seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya dan bekerja di sektor pariwisata, dikutip dari Al-Arabiya. 

"Seharusnya tidak dilarang, terutama ketika wisatawan berkunjung ke Maroko dan berkontribusi terhadap perekonomian negara," tambahnya.

Tahun ini, Menteri Pariwisata Maroko, Lahcen Haddad menurunkan proyeksi pertumbuhan wisatawan sebanyak 10 persen, karena menilai sektor pariwisata di negara itu kini tengah menghadapi krisis yang serius akibat pergolakan politik di seluruh wilayah Maroko. (dow/dml)

Sejak Juni, Sudah 7 Wisatawan jadi Korban Serangan Hiu

RiauCitizen.com, Lingkungan - Empat dekade lalu, Amerika Serikat dilanda ketakutan terhadap hiu ketika film Jaws dirilis. Kini, gelombang ketakutan terhadap hiu kembali menerjang Amerika Serikat, terutama North Carolina. Sejak Juni lalu, tujuh orang telah digigit oleh beberapa jenis hiu di berbagai pantai turis.

Seperti dilansir The Telegraph, orang ketujuh adalah seorang pria berusia 68 tahun yang sedang berenang di pantai di Pulau Ocracoke ketika tangan dan kakinya tiba-tiba digigit seekor hiu. Ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Pasca insiden tersebut, pemerintah memutuskan untuk menutup beberapa pantai di North Carolina terhitung sejak 4 Juli lalu.

Rangkaian serangan ini dimulai pada bulan lalu. Saat itu, seorang gadis remaja yang tengah berselancar diserang seekor hiu. Beruntung, ia hanya mengalami luka ringan dan kerusakan pada papan selancarnya.

Situasi berubah siaga pada 14 Juni, ketika turis berusia 16 tahun, Hubter Treschl, kehilangan tangannya yang digigit hingga putus oleh seekor hiu.

Treschl pun menuturkan kisah menegangkan tersebut dengan berkata, "Saya pikir itu hanya ikan besar dan saya mulai menghindar. Tiba-tiba hiu itu menggigit tangan saya."

Satu jam kemudian, tak jauh dari perairan tempat Treschl diserang, seorang gadis berusia 12 tahun juga kehilangan tangan kirinya akibat gigitan hiu. Tak lama setelah itu, satu bocah lelaki dan remaja pria juga mengalami luka gigitan hiu.

Serangan berlanjut pada hari Rabu siang. Seorang pria sedang berenang di sekitar 7,6 meter dari pantai ketika seekor hiu menyerangnya. Belum diketahui seberapa parah lukanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada korban tewas akibat serangan hiu. 

Meredam kepanikan masyarakat, kepala Florida Program for Shark Research, George Burgess, memastikan bahwa gigitan-gigitan tersebut dilakukan oleh satu hiu, bukan serangan berkelompok seperti dalam film Jaws. "Ini bukan situasi Jaws," ucapnya.

Burgess memprediksi bahwa luka yang lebih serius merupakan ulah hiu harimau yang badannya dapat tumbuh hingga 4,8 meter. Namun, cedera ringan kemungkinan merupakan hasil serangan dari hiu sirip hitam atau spinner.

Menurut Burgess, suhu udara yang lebih tinggi dari musim panas biasanya membuat air lebih hangat dan asin sehingga makanan favorit hiu, ikan herring, berenang ke tepi pantai North Carolina. Hiu pun mengikuti pergerakan mangsa mereka.

Sementara, suhu panas juga membuat orang membanjiri pantai sehingga tingkat pertemuan antara manusia dan hiu lebih tinggi.

"Ada percampuran kacau antara hiu dan manusia dalam konsentrasi besar ditambah dengan ikan sebagai umpan," kata Burgess.

Burgess menerangkan bahwa hiu kecil kemungkinan tidak sengaja menarget manusia. Namun, hiu besar memang melihat manusia sebagai mangsa. "Manusia adalah jenis makanan besar di mata hiu besar," tutur Burgess.

Kendati sudah mengetahui fakta tersebut, Burgess menyarankan nelayan untuk tidak memburu hiu-hiu tersebut. "Itu hanya akan menjadi latihan untuk balas dendam," katanya.(dic/dml)

Ikut Sumbang Bencana Asap, RAPP Harus Jalankan PP 71

RiauCitizen.com, Lingkungan - Banyaknya jumlah titik hotspot yang terpantau di kawasan konsesi PT Riau Andlan Palp and Paper (RAPP), lagi-lagi menjadi bukti bahwa perusahaan itu ikut menyumbang bencana kabut asap d Riau.

Direktur Eksekutif Scaleup Hari Octavian mengatakan, satu-satunya cara untuk menghentikan kasus kebakaran di area perusahaan itu, yakni PT RAPP harus patuh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2014.

"Jadi idealnya kadar air itu memang 0,4 meter. Tak ada cerita tanaman tak bisa tumbuh. Dengan kadar air segitu," katanya, Kamis (02/07/2015).

Menurut Hari, bukan kondisi tanah yang harus menyesuaikan dengan tanaman apa yang akan ditanam di kawasan gambut. Tapi perusahaan harus lebih kreatif untuk memilih tananamn apa yang cocok dengan kadar air tersebut.

"Kalau tidak efeknya akan terjadi terus kebakaran hutan di Riau. Pemerintah membuat peraturan itu tentu sudah melewati beberapa kajian. Gambut punya sifat kapiler seperti sumbu kompor.  Kami menyakini bahwa menjalankan PP 71 itu akan menghentikan kebakaran hutan. RAPP harusnya menerapkan peraturan itu," ujarnya

Sebelumnya, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengindikasi bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau banyak terdapat di sekitar Perusahan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Dalam situs resmi yang dikeluarkan jikalahari.or.id, menjelaskan terdapat hotspot yang tersebar di area Konsesi HTI dan HGU juga kawasan PT. RAPP yakni sebanyak 4 hotspot. Diantaranya  PT. Rimba Rokan Lestari 1 hotspot, PT. Satria Perkasa Agung 3 hotspot, PT. Sekato Pratama Makmur 1 hotspot, PT. Seraya Sumber Lestari 1 hotspot.

Sedangkan di Konsesi HGU tidak terdapat hotspot. Di kawasan konservasi tepatnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terdapat 1 hotspot.

Jikalahari melakukan pemantauan hotspot atau titik panas khusus di areal hutan gambut terutama di kawasan hutan produksi tetap yang ditanami akasia untuk pulp and paper atau khusus di areal konsesi perusahaan.

Hal ini dilakukan untuk mengontrol kepatuhan perusahaan yang menerapkan nol karhutla di dalam konsesi perusahaan.

Saat dikonfirmasi, Corporate Comunications Manager PT RAPP Djarot Handoko dan Direktur PT RAPP mengatakan, bahwa sejauh ini, pihaknya justru melakukan pemadaman api di luar area konsesi RAPP

"Seperti yang kami lakukan di Pulau Padang, Rohil, dan beberapa area lainnya," katanya kepada awak media, Kamis (02/07/2015).

Dia menyebutkan tindakan itu dilakukan, sebagai bentuk antisipasi agar api tidak merambat masuk dalam kawasan perusahaan.

"Karena area tersebut berada dalam jarak kurang dari 5 kilometer dari area konsesi kami, guna menghindari hal terburuk yang mungkin timbul dari kejadian ini," ujarnya.(dow/btp)

Masuki Batas Akhir, 333 Jamaah Calon Haji Riau Belum Lunasi BPIH

RiauCitizen.com, Ekonomi - Hingga batas akhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama 30 Juni kemarin, 3.675 jamaah calon haji (JCH) dari 4.008 kuota haji Riau tahun ini, sudah melakukan pelunasan. Sehingga masih ada 333 jamaah yang belum melakukan pelunasan.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Informasi Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau M. Aziz.

“Dari 4.008 jemaah haji yang masuk kuota, sebanyak 333 jemaah tidak melakukan pelunasan hingga batas akhir pelunasan,” katanya Jumat (3/7/2015).

Untuk memenuhi kuota 333 jemaah lagi lanjut, Aziz akan dilakukan pelunasan tahap kedua bagi jemaah yang memenuhi beberapa syarat. Jadwal pelunasan tahap kedua dimulai pada tanggal 7-13 Juli mendatang.

“Untuk 333 lagi jemaah itu bisa melunaskan di tahap kedua namun ada syaratnya yaitu jemaah yang gagal melakukan pelunasan karena jaringan atau sistem yang bermasalah sebanyak 1 orang, kemudian jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan tahun 2014 lalu namun tidak jadi berangkat sebanyak 6 orang, lalu jemaah yang sudah haji sebanyak 283 orang dan sisanya lansia serta yang digabung antara orang tua dan anaknya” jelasnya.

Seperti diketahui Kanwil Kemenag Riau telah menerima Perpres terkait besaran BPIH 2015 sudah diterima bersamaan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 28 tahun 2015 mengenai jadwal pelunasan BPIH.

Jadwal pelunasan BPIH tahap pertama berakhir 30 Juni lalu. Di mana untuk Riau BPIH tahun ini sebesar Rp. 33.984.576. (dow/btp)

Indikasi Karhutla, Lahan Konsesi RAPP Banyak Ditemukan Hotspot

RiauCitizen.com, Lingkungan - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengindikasi bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau banyak terdapat di sekitar Perusahan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Dalam situs resmi yang dikeluarkan jikalahari.or.id, menjelaskan terdapat hotspot yang tersebar di area Konsesi HTI dan HGU juga kawasan PT. RAPP yakni sebanyak 4 hotspot. Diantaranya  PT. Rimba Rokan Lestari 1 hotspot, PT. Satria Perkasa Agung 3 hotspot, PT. Sekato Pratama Makmur 1 hotspot, PT. Seraya Sumber Lestari 1 hotspot.

Sedangkan di Konsesi HGU tidak terdapat hotspot. Di kawasan konservasi tepatnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terdapat 1 hotspot.

Jikalahari melakukan pemantauan hotspot atau titik panas khusus di areal hutan gambut terutama di kawasan hutan produksi tetap yang ditanami akasia untuk pulp and paper atau khusus di areal konsesi perusahaan.

Hal ini dilakukan untuk mengontrol kepatuhan perusahaan yang menerapkan nol karhutla di dalam konsesi perusahaan.

Saat dikonfirmasi, Corporate Comunications Manager PT RAPP Djarot Handoko dan Direktur PT RAPP mengatakan, bahwa sejauh ini, pihaknya justru melakukan pemadaman api di luar area konsesi RAPP

"Seperti yang kami lakukan di Pulau Padang, Rohil, dan beberapa area lainnya," katanya kepada awak media, Kamis (02/07/2015).

Dia menyebutkan tindakan itu dilakukan, sebagai bentuk antisipasi agar api tidak merambat masuk dalam kawasan perusahaan.

"Karena area tersebut berada dalam jarak kurang dari 5 kilometer dari area konsesi kami, guna menghindari hal terburuk yang mungkin timbul dari kejadian ini," ujarnya. (dic/btp)

5 Komplotan Spesialis Bongkar Rumah Berhasil Dibekuk Polres Kampar

RiauCitizen.com, Hukum - Jajaran Polres Kampar berhasil menangkap 5 pelaku pencurian spesialis pembongkaran rumah, Selasa (30/6/15). Kawanan pencuri dengan modus operandi pembongkaran rumah ini ditangkap setelah melakukan aksinya di dua lokasi di wilayah hukum Polsek Tapung Hulu.

TKP pertama di desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu di rumah korbannya Muhammad Suja'i. Di rumah ini pelaku beraksi 3 orang yaitu MS (18), AS (21) dan JS (19), ketiganya warga Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu. 

Barang bukti yang berhasil disita petugas dari hasil kejahatannya disini berupa 3 celengan motif ayam, 4 gelang dan 1 senapan angin. 

TKP kedua di Desa Sukaramai adalah rumah Jaya Purwono. Dua tersangka sebelumnya AS dan JS kembali beraksi dengan mengajak rekannya yang lain HM (19) dan MT (18) juga warga Desa Sukaramai. 

Untuk TKP kedua ini petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari tangan tersangka. 

Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono melalui Kapolsek Tapung Hulu AKP M.Nurman didampingi Paur Humas Polres Kampar Ipda Deny Yusra kepada wartawan, Kamis (2/7/15) menyatakan bahwa para tersangka ini merupakan pencuri spelialis pembongkaran rumah, mereka berhasil ditangkap setelah dilakukan penyelidikan dan informasi yang diberikan masyarakat. 

"Saat ini kelima tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tapung Hulu untuk proses penyidikan lebih lanjut," tuturnya.(dic/rtc)

Tidak Lunasi BPIH, 22 JCH Rohul Gagal Berangkat

RiauCitizen.com, Budaya - Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum tahu persis jumlah Jemaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini, setelah 22 JCH dinyatakan gagal berangkat.

Sampai batas waktu pelunasan BPIH 30 Juni 2015, 22 JCH dari 233 JCH asal Kabupaten Rohul dinyatakan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini karena tidak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Namun, sekitar 211 JCH Rohul dipastikan berangkat karena telah melunasi BPIH.

Dampak 22 JCH Rohul yang sudah masuk dalam nomor antrean gagal berangkat, dan otomatis kuota haji di Rohul menurun. Diperkirakan, 11 kuota cadangan akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

"Untuk penggantinya, kami masih menunggu kebijakan dari Menteri Agama," kata Kepala Kantor Kemenag Rohul Ahmad Supardi kepada riauterkini.com, Kamis (2/7/15).

Ahmad Supardi mengungkapkan dari 22 JCH Rohul yang gagal berangkat, ada JCH yang sudah empat dan lima tahun sengaja tidak melunasi BPIH. Alasannya, ada yang sengaja menunggu agar bisa berangkat bersama istrinya.

"Yang seperti ini merusak sistem nomor antre. Dari itu Menteri Agama harus buat kebijakan," saran dia.

Ia menambahkan, meski 22 JCH gagal berangkat, ada 20 JCH Rohul yang sudah pernah berhaji akan melakukan pelunasan BPIH tahap kedua pada 7 Juli hingga 15 Juli 2015 akan datang.

Biaya Domestik Disepakati Rp 4 Juta 

Terlepas itu, untuk biaya haji domestik sudah disepakati Rp 4 juta per JCH. Besaran itu sesuai hasil rapat sepekan lalu, namun SK Bupati Rohul belum turun.

"Kekurangannya akan ditanggulangi oleh Pemkab Rokan Hulu. Namun kita belum tau persis, karena SK Bupati belum turun," ujarnya.

JCH Rohul dikenakan biaya domestik karena akan diberangkatkan dari Bandara Tuanku Tambusai Pasirpangaraian ke embarkasi Batam melalui Bandara Hang Nadim, menggunakan pesawat carteran. Namun, sampai hari ini belum ditentukan maskapai penerbangan yang akan ditunjuk.(dic/rtc)

8 Saksi akan Diperiksa KPK Terkait Suap Pengesahan APBD Riau

RiauCitizen.com, Politik - Meskipun baru menetapkan dua tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Riau 2014, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berhenti sampai di situ. Berkemungkinan ada tersangka baru sedang dibidik, karena itu pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan.

Saat ini, dikabarkan ada delapan saksi yang sudah menerima surat panggilan untuk diperiksa penyidik KPK pekan depan. Keterangan mereka berkemungkinan sangat menentukan untuk menentukan tersangka baru, selain Gubernur Riau yang diberhentikan sementara Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari. 

Delapan saksi yang bakal diperiksa pekan depan tersebut merupakan anggota DPRD Riau dan ada juga yang mantan anggota DPRD Riau priode 2009-2014. 

Anggota DPRD Riau dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mansyur HS mengakui kalau dirinya sudah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. 

“Sudah. Saya memang kembali menerima panggilan dari KPK untuk diperiksa. Jadwal pemeriksaannya hari Selasa (7 Juli 2015.red),” ujarnya menjawab wartawan di Pekanbaru, Kamis (2/7/15). 

Ketika ditanya mengenai para saksi lain yang juga akan diperiksa hari Selasa, Mansyur mengaku tidak tahu semua. Ia hanya tahu anggota DPRD Riau dari PDIP Zukri ikut menerima surat panggilan. 

“Yang saya tahu Pak Zukri juga terima surat panggilan,” demikian penjelasannya. 

Sebagai data tambahan, pemeriksaan para saksi tidak dilakukan di Jakarta, melainkan di Pekanbaru. Biasanya di Sekolah Polisi Nasional (SPN) Jalan Patimura Pekanbaru.(dow)